Bulukumba, Beranda.News Musyawarah Provinsi (Musprov) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Claro, Makassar, pada 31 Oktober 2025, menuai polemik dan sorotan tajam dari sejumlah pengurus kabupaten/kota, termasuk POBSI Kabupaten Bulukumba.
Ketua POBSI Bulukumba, Pung Saso, menegaskan bahwa pihaknya bersama beberapa pengurus kabupaten lainnya menolak hasil keputusan Musprov tersebut karena dinilai cacat secara administrasi dan minim transparansi.
“Kami dari POBSI Bulukumba bersama beberapa kabupaten lain menolak hasil Musprov kemarin. Kami menilai calon terpilih, ASP, tidak memenuhi syarat administrasi untuk maju kembali,” tegasnya, Senin (3/11/2025).
Also Read
Menurut Pung Saso, ASP yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum POBSI Sulsel sebelumnya telah dikaratekerkan oleh Pengurus Besar (PB) POBSI Indonesia, yang menandakan kepengurusannya dianggap gagal dan tidak menyelesaikan masa jabatan.
“Secara aturan, ketika seorang ketua umum sudah dikaratekerkan, maka dianggap tidak menyelesaikan masa kepengurusannya. Jadi secara administrasi, beliau tidak lagi memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pung Saso menyoroti adanya dugaan intimidasi dan pengaturan jalannya sidang oleh presidium Musprov. Ia menilai, proses Musprov telah diatur sejak awal agar hasilnya sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan dan kegiatan dari kepengurusan sebelumnya tidak pernah dipaparkan secara terbuka di forum. Namun, meski tidak disampaikan secara detail, sebanyak 12 kabupaten tetap menerima LPJ tersebut, yang menurutnya mencederai prinsip transparansi organisasi.
“Lucunya, LPJ yang tidak dipresentasikan secara jelas tetap diterima oleh 12 kabupaten yang sebelumnya diketahui dikarantina oleh tim ASP. Bahkan ada peserta yang terang-terangan mendukung ASP dan mengatakan LPJ itu tidak penting. Pernyataan seperti itu jelas melemahkan nilai transparansi,” ujar Pung Saso.
Ia juga menuding presidium dan steering committee Musprov tidak netral dan berpihak kepada kandidat tertentu. Saat beberapa kabupaten berusaha mengkritisi dan menolak LPJ, mereka justru dibatasi berbicara oleh presidium sidang.
“Beberapa kabupaten yang menolak LPJ dibatasi untuk menyampaikan pendapat, sementara peserta yang menyetujui LPJ justru lebih diberi ruang bicara. Anehnya, tanggapan peserta forum malah divoting untuk melanjutkan sidang,” ungkapnya.
Atas berbagai kejanggalan itu, Pung Saso menegaskan bahwa pihaknya bersama sejumlah pengurus kabupaten lainnya akan melanjutkan penolakan hasil Musprov ke tingkat PB POBSI Indonesia.
“Kami tidak akan tinggal diam. Semua kejanggalan dan ketidakterbukaan ini akan kami sampaikan ke PB POBSI sebagai bentuk protes atas pelaksanaan Musprov yang tidak sesuai aturan,” tegasnya.
Ia juga menilai forum Musprov tidak memberikan ruang kebebasan berpendapat secara adil bagi peserta.
“Karena kebebasan berpendapat kami dibatasi di forum, maka kami tidak akan berhenti bersuara untuk menyuarakan ketidakadilan dalam pelaksanaan Musprov,” tegasnya lagi.
Pung Saso menambahkan, POBSI Bulukumba sebelumnya belum memiliki pilihan calon ketua sebelum forum dimulai karena ingin menilai visi dan misi para kandidat terlebih dahulu.
“Jujur, Bulukumba sebelum masuk forum belum punya pilihan ketua. Kami ingin menilai dulu visi dan misinya, serta jejak kepemimpinannya. Kami ingin memastikan calon yang dipilih benar-benar berpihak pada pengurus dan kabupaten,” jelasnya.
Ia menegaskan, penolakannya bukan karena faktor pribadi terhadap calon terpilih, melainkan karena menilai proses dan cara yang ditempuh tidak mencerminkan semangat pembinaan organisasi.
“Bukan karena saya tidak suka ASP, tapi caranya yang kami tidak terima. Kami menilai beliau belum mampu membesarkan organisasi ini, padahal POBSI adalah rumah besar bagi para atlet biliar,” pungkasnya.
