Bulukumba, Beranda.news — Komisi pemilihan Umum (KPU) Bulukumba gelar rapat kerja, dalam rangka memastikan kelancaran tahapan pemilu tahun 2024. untuk membahas mitigasi terhadap potensi pelanggaran administrasi dan pidana.
Rapat kerja ini, menghadirkan Narasumber dari praktisi Hukum Dr Asri Yusuf, aktivis Pemantau Pemilu Syaiful, Awaluddin Bawaslu, Harum Eks Komisioner KPU dan pihak Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Bulukumba, Rabu 27 Desember 2023
Rapat kerja dibuka oleh Ketua KPU Bulukumba Asbar, dan dihadiri anggota Rahmat Fajar, serta Suriadi
Also Read
Fokus utama pertemuan ini adalah mitigasi permasalahan tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara, dan persiapan untuk rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih tambahan tahap kesatu.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memitigasi masalah masalah yang bisa muncul pada tahapan Pemilu 2024. Tujuannya memastikan identifikasi kerawanan secara berkala, menjadi penting dilakukan. hal ini untuk mengsukseskan Pemilu mendatang,” ucap Suriadi anggota KPU Bulukumba, Kordiv Hukum dan Pengawasan.
Peserta rapat ini, terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bulukumba
Salah satu poin penting, yang dibahas mengenai pengamanan seluruh tahapan Pemilu, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi.
Rapat juga, membahas persiapan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih tambahan tahap kesatu. Sementara itu, anggota KPU Bulukumba Kordiv Perencanaan, Data, dan Informasi, memagatakan bahwa sosialiasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
“Evaluasi DPTb, poin penting yang dibahas, kami meminta PPK dan PPS untuk mengiventariasi potensi DPTb diwilayahnya masing-masing. Meminta memassifkan sosialisasi DPTb, program jemput bola, maksudnya PPK dan PPS untuk mendatangi langsung pemilih yang potensi DPTb,” kata dia.
“Karena akan berpotesni maslalah nantinya, jika ada pemilih yang tidak melapor pindah memilih tapi mau memilih di TPS dimana dia tidak terdaftar, karena itu sosialisasi penting,” sambungnya.
Rapat kerja ini menjadi langkah konkret dalam memastikan bahwa pemilu tahun 2024 berjalan lancar, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
