Bulukumba, Beranda.News,- Setelah rapat paripurna mendengar Jabawan Bupati, Kamis (22/9/2022), Ranperda Perubahan APBD atau APBD-P Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2022, mulai dibahas. Pembahasan selanjutnya di tingkat komisi dan banggar, dinilai akan banyak perdebatan.
“Pembahasan di tingkat komisi, antara teman-teman DPRD bersama seluruh OPD (organisasi perangkat daerah), akan banyak perdebatan,” kata Ketua DPRD Bulukumba H Rijal kepada wartawan, seusai rapat paripurna kemarin.
Menurut Rijal, jawaban bupati yang telah disampaikan di rapat paripurna akan diperdalam dan dievaluasi kembali pada saat pembahasan di masing-masing mitra komisi.
Also Read
“Nanti akan kita evaluasi, apakah jawaban bupati atas pandangan umum fraksi sejalan dengan harapan masyarakat Bulukumba,” ujarnya.
Sebab pada intinya, kata Rijal, 8 pandangan umum fraksi yang telah disampaikan sebelumnya, merupakan fakta-fakta yang didapatkan oleh Anggota DPRD.
Sehingga itulah bentuk pengawasan lembaga DPRD yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi,” kata politikus partai berlambang Ka’bah tersebut.
Ia mengatakan, pembahasan di tingkat komisi akan melihat seluruh dokumen-dokumen yang ada untuk dikaji bersama. Hasil pembahasan tingkat komisi ini juga, akan disampaikan secara tertulis untuk dibawa ke pembahasan tingkat Banggar (badan anggaran) nantinya.
“Sengaja kemarin di Badan Musyawarah (Bamus) menjadwalkan pembahasan antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), selama kurang lebih 4 hari,” kata Rijal.
Ia menerangkan bahwa dengan waktu yang tergolong cukup panjang, maka Banggar-TAPD akan mengkroscek dan mengkaji seluruh dokumen-dokumen yang ada.
Sebab, menurut Rijal lagi, biasanya saat pembahasan sebelumnya, TAPD mendorong dokumen-dokumen saat deadline waktu. Pembahasan juga, tidak selesai hanya di tingkat banggar dan TAPD saja.
“Nah,sebelum ditetapkan menjadi Perda Perubahan APBD, kita akan asistensi ke Biro Keuangan Pemprov Sulsel. Jadi nanti kita akan berdebat berdebat kembali. Seluruh dokumen pembahasan antara banggar-TAPD akan dibuka kembali,” tukasnya.
Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf, yang membacakan jawaban bupati menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dewan yang terhormat, atas pelaksanaan rapat paripurna DPRD. Ia berharap dapat dilanjutkan untuk tahapan pembahasan selanjutnya.
“Olehnya kita berharap, proses ini dapat kita lanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama untuk menghasilkan keputusan yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel melalui proses legislasi di lembaga DPRD,” jelasnya.
Ia mengatakan, demikian halnya dari jawaban dan penjelasan ini diharapkan dapat membangun kesamaan persepsi yang sejalan, khususnya dalam menyikapi persoalan dan menemukan solusinya secara bersama-sama.
“Namun sekiranya, jika ada pertanyaan dewan yang masih membutuhkan penjelasan dan pendalaman, tentu menjadi kewajiban jajaran Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan penjelasan pada tingkat pembahasan selanjutnya,” kata Muchtar Ali Yusuf.
Selain Pimpinan dan Anggota DPRD, rapat paripurna juga dihadiri oleh Bupati bersama Wabup, unsur Forkopimda, Sekda, serta para Pimpinan OPD lingkup Pemkab Bulukumba.
Pada rapat paripurna tersebut, sempat terjadi ketegangan, saat politisi partai persatuan Indonesia (PDIP) Zulkifli Sayye Melakukan instruksi, yang disusul intruksi dari partai pengusung Bupati yakni partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Muh.Bakti dan intruksi datang dari politisi senior dari partai Nasional Demokrasi (Nasdem) Syarifuddin
Ketiga polisi senior yang memiliki power ini, meminta Bupati menghargai apa yang menjadi kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah
Menurut mereka DPRD dan Pemerintah mitra kerja dan berkedudukan sejajar, harus bekerjasama untuk membangun Bulukumba untuk kesejahteraan masyarakat, karna hal tersebut merupakan perintah Undang Undang.
