Bulukumba, Beranda.News– Puluhan Pemuda yang tergabung dalam Maritim muda Cabang Bulukumba gelar Aksi Unjuk Rasa bentuk perlawanan atas disahkannya UU Cipta kerja.
Atas Pengesahan UU Cipta kerja UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Mengundang Reaksi negatif dari berbagai Kalangan seperti penolakan dari Buruh, Mahasiswa, hingga Akademisi. Kritik terhadap UU Ciptaker mencakup aspek lingkungan, kepentingan pekerja, hingga prosedur pembentukan.
Aksi yang sempat blokade jalan itu, digelar pada sore hari menjelang waktu berbuka puasa, dijalan jalur dua samratulangi Kota Bulukumba, Sulawesi Selatan. Selasa 28 Maret 2023
Also Read
Asdar Selaku Jendral Lapangan sekaligus Ketua Umum Maritim Muda Cabang Bulukumba Mengatakan gerakan yang dilakukan merupakan gerakan respon cepat penolakan Undang Undang Cipta kerja yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat
” Gerakan yang kami bangun adalah Gerakan respon cepat terkait Kondisi Kebangsaan kita Saat ini setelah disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang membuat geram berbagai Elemen Masyarakat, yang tidak Partisipatif dan demokratis sehingga kami Mendesak DPR RI Mencabut dan Menolak pengesahan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja itu. Teriak Asdar dalam Orasinya
Dijelaskan dalam orasinya, Akhir tahun 2022, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Padahal telah diketahui bersama bahwa sebelumnya UU No 11 Tahun 2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.
Dimana pemerintah diberikan waktu selama 2 tahun untuk memperbaiki aturan tersebut. Bukannya memperbaiki, presiden Jokowi malah menerbitkan Perppu Cipta kerja yang memiliki subtansi yang sama atau bahkan lebih parah dari UU sebelumnya.
Sementara Ilham Haikal selaku koordinator lapangan juga menyampaikan orasinya, seharusnya negara yang menganut sistem demokrasi, yang tujuannya adalah mengedepankan hak hak rakyat. seharusnya sudah paham mana Undang undang merugikan dan menguntungkan rakyatnya
Atau negara kemudian memang hadir hanya untuk memperpanjang penindasan? kalau seperti demikian hanya ada satu kata yang patut di gaungkan lawan!!!! Teriak Haikal Sapaannya
Ditambahkan, Syahrul Gunawan selaku Koordinator Mimbar menegaskan Semestinya segala kebijakan yang disahkan DPR RI itu kemudian harus pro dengan rakyat.Katanya
