Bulukumba,Beranda.News – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bulukumba dari Fraksi Partai Demokrat, Kaspul BJ, menyoroti keberadaan toko-toko modern di Bulukumba yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
Menurut Kaspul, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap perizinan usaha toko modern, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban pajak daerah seperti Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
“Mesti ada juga evaluasi terkait izin usaha toko modern. Harusnya lebih ketat terkait NPWPD,” ujar Kaspul BJ, Jumat (25/7).

Also Read
Ia mengakui bahwa saat ini toko modern memang masih memberikan kontribusi berupa retribusi parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, untuk pajak daerah lainnya masih belum optimal karena sebagian besar alamat usaha toko-toko tersebut berada di luar Bulukumba.
Kaspul mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar toko-toko modern di Bulukumba mendaftarkan alamat usahanya secara resmi di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan agar kontribusi pajak bisa dimaksimalkan.
Selain itu, Kaspul juga menyoroti pentingnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh pelaku usaha. Ia menegaskan bahwa TJSL merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan dan sebaiknya dikelola secara terpusat agar tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.
“Kita mendorong pengelolaan TJSL satu pintu, sehingga lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Kaspul berharap toko-toko modern yang tersebar di sepuluh kecamatan di Bulukumba dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat sekitar, tidak hanya sebagai tempat belanja tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal.
Secara terpisah, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulukumba, Daud Kahal, menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan evaluasi ketat terhadap perizinan toko modern. Ia menyebutkan bahwa Pemkab Bulukumba saat ini telah memberlakukan moratorium penerbitan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), terutama di wilayah kota.
“Semangatnya adalah menghidupkan sektor UMKM sebagai penopang ekonomi dan lapangan usaha bagi sebagian besar masyarakat Bulukumba,” jelas Daud.