BULUKUMBA,Beranda.News – Kebijakan transportasi pada rute Makassar–Bulukumba kini menjadi sorotan. Ahmad Sulfajri dari Laskar Panrita angkat bicara dan mendesak Wakil Ketua DPRD Bulukumba untuk segera menarik pernyataannya terkait permintaan penghentian operasional bus pada rute tersebut.
Menurut Sulfajri, pernyataan yang disampaikan pimpinan legislatif itu terkesan terburu-buru dan tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
Sulfajri menilai kehadiran bus justru memberi kontribusi positif bagi daerah. Sebaliknya, ia mengkritik maraknya travel minibus ilegal yang selama ini dinilai merugikan Pemerintah Daerah (Pemda).
Also Read
“Seharusnya anggota DPRD tidak gegabah. Selama ini, travel dadakan atau minibus liar seringkali menaikkan tarif seenaknya dan menciptakan terminal-terminal bayangan yang semrawut. Ini yang justru merugikan Pemda dan masyarakat,” tegas Ahmad Sulfajri.
Laskar Panrita menilai Wakil Ketua DPRD seharusnya lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat umum yang memerlukan moda transportasi aman, nyaman, dan terjangkau, bukan hanya mendengarkan aspirasi kelompok tertentu.
Ia juga menanggapi adanya tekanan melalui aksi demonstrasi yang dilakukan pihak-pihak yang menolak operasional bus. Sulfajri mengingatkan agar kebijakan publik tidak ditentukan semata-mata berdasarkan tekanan massa di lapangan.
Laskar Panrita menyampaikan beberapa poin keberatan, di antaranya:
Kehadiran bus dinilai membantu mobilitas masyarakat dengan tarif resmi.
Maraknya travel liar menyebabkan munculnya terminal bayangan dan ketidakpastian tarif.
Legislator diminta mengedepankan kepentingan publik, bukan kepentingan sektoral.
Ahmad Sulfajri juga menegaskan bahwa jika demonstrasi dijadikan indikator tunggal dalam pengambilan kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat luas, maka pihaknya siap melakukan aksi tandingan.
“Jika aksi demonstrasi dijadikan tolak ukur untuk mengambil kebijakan yang merugikan orang banyak, maka kami dari Laskar Panrita juga siap turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi tandingan,” pungkasnya.
