Makassar, Beranda.News — Suasana Musyawarah Provinsi (Musprov) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Claro, Makassar, 31 Oktober 2025 Lalu, terus menuai polemik. Sebanyak 9 kabupaten secara tegas menolak hasil Musprov yang kembali menetapkan ketua incumbent sebagai Ketua Umum POBSI Sulsel periode 2025–2029.
Penolakan ini disampaikan lantaran para pengurus kabupaten menilai proses Musprov cacat secara administrasi dan tidak transparan. Mereka juga menyoroti kepemimpinan ketua incumbent yang dinilai gagal pada periode sebelumnya karena sempat dikaratekerkan oleh Pengurus Besar (PB) POBSI Indonesia, sebuah tanda bahwa kepengurusan tidak berjalan sesuai aturan.
“Bagaimana bisa seseorang yang sudah dikaratekerkan, yang artinya gagal menyelesaikan masa jabatannya, justru kembali maju dan menang lagi? Ini jelas tidak mencerminkan semangat pembinaan dan sportivitas organisasi,” ujar Sudirman, Ketua POBSI Kabupaten Bulukumba, Selasa (4/11/2025).
Also Read
Menurut Pung Saso Sapaanya, kondisi ini mencederai semangat demokrasi dan transparansi di tubuh POBSI. Ia menilai Musprov kali ini bukan hanya menunjukkan lemahnya tata kelola organisasi, tetapi juga memperlihatkan kecenderungan manipulatif dari pihak panitia dan presidium sidang.
“POBSI provinsi seharusnya menjadi teladan bagi kabupaten, tapi yang ditunjukkan justru kebobrokan. Bagaimana kabupaten bisa belajar manajemen yang baik kalau provinsinya sendiri penuh kejanggalan?” tegasnya.
Polemik makin memanas setelah sejumlah kabupaten menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disampaikan oleh ketua incumbent, ASP. Pasalnya, laporan tersebut tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik secara administrasi maupun keuangan. Bahkan, menurut pengakuan beberapa peserta, tidak ada dokumen tertulis yang dibagikan saat sidang LPJ, namun forum tetap memaksakan penerimaan laporan.
“Beberapa kabupaten sudah menolak LPJ karena tidak transparan. Tapi presidium tetap melanjutkan sidang dan bahkan membatasi peserta yang ingin menyampaikan pendapat. Ini jelas menyalahi prinsip musyawarah,” ungkap Sudirman.
Sembilan kabupaten yang menolak hasil Musprov disebut-sebut merupakan daerah dengan atlet biliar potensial yang selama ini menjadi andalan Sulsel di berbagai kejuaraan nasional. Mereka menilai, kepemimpinan yang tidak akuntabel justru akan merugikan pembinaan atlet ke depan.
“Kami ingin POBSI dikelola secara terbuka, profesional, dan berpihak pada pembinaan atlet. Kalau yang memimpin tidak punya komitmen itu, maka organisasi ini hanya akan jalan di tempat,” tambah Pung Saso.
Para pengurus kabupaten kini tengah menyusun langkah bersama untuk melaporkan hasil Musprov ke PB POBSI Indonesia, sekaligus meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan musyawarah yang dinilai sarat kepentingan.
Polemik ini menjadi sinyal kuat bahwa organisasi olahraga tidak hanya perlu figur kuat di atas meja biliar, tetapi juga kepemimpinan yang jujur, terbuka, dan berintegritas dalam mengelola roda organisasi.
Berikut 9 Kabupaten yang menolak Hasil Musprov Pobsi Sulsel: Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Barru, Pare-Pare, Sidrap, Soppeng dan Wajo
