Bulukumba, Beranda.News – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Syahruni Haris, turun langsung untuk menindaklanjuti laporan adanya telur tak layak konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di UPT SDN 171 Loka, Kecamatan Ujung Bulu.
Legislator dari Partai Gerindra ini ingin memastikan kebenaran informasi tersebut.
“Alhamdulillah, pagi tadi kami mengunjungi langsung SD Negeri 171 Loka. Kami bertemu dengan siswa, kepala sekolah, dan para guru,” ungkap Syahruni Haris, Sabtu, 25 Januari 2025.
Syahruni, yang juga merupakan anggota DPRD Bulukumba dari Dapil Ujung Bulu dan Ujung Loe, menyebut bahwa program MBG di sekolah tersebut berlangsung dari Senin hingga Jumat. Namun, saat kunjungan dilakukan pada hari Sabtu, program MBG tidak berlangsung.
Also Read
Meski demikian, Syahruni meminta klarifikasi dari pihak sekolah terkait kabar adanya telur tak layak konsumsi.
“Kami meminta informasi langsung tentang kejadian sebenarnya. Pihak sekolah menjelaskan bahwa tidak ada telur busuk.
Namun, ada seorang siswa yang alergi telur sehingga muntah-muntah setelah mengonsumsinya,” jelasnya.
Siswa tersebut, lanjut Syahruni, juga mengaku memiliki riwayat alergi terhadap telur. “Jadi, ini bukan masalah pada penyedia MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” tegas Ketua DPC Partai Gerindra Bulukumba itu.
Sementara, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, melalui Kabid Humas Pemkab Bulukumba Andi Ayatullah Ahmad, juga angkat bicara terkait isu ini.
Menurutnya, setelah mendapatkan klarifikasi dari pihak penyedia dan sekolah, tidak ditemukan adanya telur busuk.
“Anak tersebut muntah karena alergi telur dan sedang kurang enak badan. Jika memang telur atau makanannya basi, tentu siswa lain yang mengonsumsi di ruangan yang sama juga akan mengalami gejala serupa,” jelas Andi Ayatullah, yang akrab disapa Andi Ullah.
Ia menyayangkan tindakan salah satu guru yang langsung melibatkan media sebelum adanya pemeriksaan dari Dinas Kesehatan.
“Seharusnya, masalah seperti ini dilaporkan terlebih dahulu ke pihak Dinas Kesehatan dan Badan Gizi untuk diperiksa dan dievaluasi, bukan langsung dipublikasikan hingga memicu kehebohan,” tegasnya.
Andi Ullah menambahkan bahwa program MBG ini terus dievaluasi oleh Badan Gizi dan Dinas Kesehatan. Sebagai salah satu kabupaten yang dipilih untuk pelaksanaan awal program MBG, Bulukumba patut bersyukur karena anggarannya masih dibiayai oleh APBN, bukan APBD.
“Kami berharap program ini dapat berjalan dengan baik untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak sekolah di Bulukumba,” pungkasnya.
