BULUKUMBA, BERANDA.NEWS-Ketua Gabungan Pelaksana Konstrukai Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, H Gunawan, menyoroti Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR) Bulukumba
Pasalnya, Belum ada terealisasinya anggaran di sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Bulukumba, yang tentu merugikan kontraktor baik itu secara material maupun inmateril dan berimplikasi kepada masyarakat
“Proyek infrastruktur fisik ini kan disepakati melalui musyawarah berdasarkan asas manfaatnya bagi masyarakat, sehingga kalau terlambat atau bahkan tidak terealisasi yang rugi adalah masyarakat,” ujar H.Gunawan, Senin, 31 Mei 2021.
Also Read
Bahkan, masih kurangnya pembangunan fisik yang terealisasi di Bulukumba juga menghambat sirkulasi ekonomi.
“Kalau ada pengerjaan proyek fisik, pasti ada penyerapan tenaga kerja, ada perputaran uang di sana yang tentunya akan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat,” Terang H.Guna
Ia membeberkan, salah satu proyek infrastruktur yang sampai saat ini belum mulai proses pengerjaannya yaitu proyek lanjutan pembangunan Jembatan muara Sungai Bialo, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba.
Menurutnya, proyek lanjutan pembangunan jembatan yang anggarannya 22 Miliar itu termasuk dalam proyek tahun anggaran 2021 yang seharusnya mulai dikerjakan pada Maret.
Namun sampai saat ini belum juga dikerjakan padahal proyek tersebut telah melalui mekanisme tender dan sudah ada perusahaan yang telah meneken kontrak.
“Yang menang tender itu PT. Gunung Raya Bulukumba. Sudah ada kontraknya tapi sampai saat ini belum cair anggaran. Tentu ini menyebabkan kerugian baik itu materil maupun inmateril bagi kontraktor,” ujarnya.
Lanjutbya, ia berharap agar Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf untuk turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut agar sejumlah proyek infrastruktur yang telah ditetapkan tahun 2021 ini secepatnya terealisasi.
“Proyek Jembatan Bialo misalnya, tidak ada alasan lagi untuk tidak dicairkan anggarannya. Sudah ada pemenang tender dan sudah tanda tangan kontrak jadi seharusnya anggaran sudah mulai dicairkan, minimal 30 persen lah,” ketus Haji Guna.
Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh H Toni selaku pihak dari PT. Gunung Raya Bulukumba. Menurutnya ia telah beberapa kali mengajukan dokumen surat perintah membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bulukumba sebagai persyaratan untuk mencairkan anggaran.
Tetapi menurut Toni Kadis PUPR, Rudy Ramlan, enggan menandatangani SPM yang diajukannya tersebut.
“Sampai saat ini sudah SPM ke-5 saya ajukan tapi Kadis (Rudy Ramlan) belum juga tanda tangan, padahal sudah molor ini masa pengerjaannya, kalau di kontrak itu seharusnya mulai dikerjakan Maret, makanya saya juga sudah mengajukan permohonan penambahan masa pengerjaan,” imbuhnya
Sementara itu, Kadis PUPR Rudy Ramlan yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa saat belum dicairkannya anggaran proyek lanjutan pembangunan Jembatan Bialo lantaran proyek tersebut sementara dalam pemeriksaan Tipikor Polda Sulawesi Selatan.
“Bukannya saya tidak mau mencairkan. Tapi proyek ini (Jembatan Bialo) pekerjaan sebelumnya terlaporkan ke Polda Sulsel, makanya sekarang dalam proses pemeriksaan, sehingga pencairan anggaran kita pending dulu sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Polda, kalau prosesnya sudah selesai dan tidak ditemukan masalah, baru anggarannya kami cairkan,” jelasnya.
“Sampai saat ini belum ada pemberitahuan dari Polda yang sampai ke saya terkait hasil pemeriksaan.”
Menurut Rudy, pihaknya tidak berani melakukan pencairan anggaran sebelum ada kejelasan dari pihak Polda Sulsel. “Kalau dicairkan terus nanti dibelakang ternyata ada masalah tentu yang semakin dirugikan juga kan daerah,” pungkas Rudy Ramlan. (Dirman)
